MOBIL DINAS 3.6 MILIAR, JEMBATAN RUSAK DAN KELAPARAN DIBIARKAN!

Memasuki bulan kedua di tahun 2012, kondisi masyarakat di Garut semakin memperihatinkan. Berita tentang Garut, dalam media lokal maupun nasional didominasi berita mengenai kemiskinan, anak kurang gizi, jembatan putus, sekolah roboh, rakyat rawan daya beli dan rawan pangan. Berita-berita itu ibarat parade kemiskinan yang ditatap dan disantap setiap harinya di ruang-ruang publik.
Gayung ternyata tak bersambut, kondisi masyarakat tersebut tidak direspon oleh wakil rakyat di DPRD Garut. Hal ini tercermin dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2012 yang beberapa waktu lalu diparipurnakan. RAPBD Garut yang penyusunannya telat, ternyata sama sekali tidak memprioritaskan kebutuhan rakyat Garut.
Yang paling mencengangkan, dalam anggaran belanja daerah 2012 terdapat anggaran untuk pembelian 16 mobil dinas anggota dewan senilai 3,6 miliar. Pengalokasian dana untuk mobil dinas itu jelas hanya akan dinikmati wakil rakyat saja. Ironis memang, ketika kondisi rakyat yang terbelenggu kemiskinan, tidak dijawab dengan alokasi anggaran yang pro rakyat. Tidak ada alokasi khusus untuk program-program pengentasan kemiskinan atau peningkatan daya beli rakyat. Dibandingkan dengan anggaran kesehatan dan pendidikan, alokasi anggaran untuk pembelian mobil dinas ini jelas tidak berimbang.
Rakyat Garut patut mempertanyakan, apakah wakil rakyat di DRPD benar-benar mewakili aspirasi rakyat? Atau hanya memperdulikan kepentingannya saja. Beginilah, jika wakil rakyat sudah tidak menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, kebijakan apapun, termasuk anggaran tidak mengukur perasaan rakyat. Sungguh disayangkan, anggota dewan sebagai produk dari demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat, ternyata tidak mempunyai itikad politik menyejahterakan rakyat sebagai konstituennya.
Selanjutnya perlu langkah-langkah strategis yang pro rakyat dalam menyikapi hal ini. satu-satunya langkah strategis itu adalah membatalkan pengalokasian anggaran 16 mobil dinas tersebut. Jauh lebih baik, dana 3,6 miliar tersebut dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi rakyat Garut yang memperihatinkan, membantu penguatan daya beli masyarakat yang rawan pangan seperti masyarakat yang makan pisang dan gadung di Cibalong. Atau dialokasikan saja untuk memperbaiki infrastruktur vital seperti jembatan-jembatan yang rusak.
Jika alokasi anggaran untuk mobil dinas tersebut direalisasikan, maka itulah bentuk penghianatan dewan terhadap rakyat. Padahal, kendaraan dinas yang ada masih bisa digunakan. Jika ada kerusakan maka memperbaikinya jauh lebih menghemat anggaran. Namun jika tetap saja anggaran ini direalisasikan, apakah pantas dewan legislatif disebut sebagai wakil rakyat dan eksekutif disebut pemimpin rakyat?!
(MRA)

DEMOKRASI ALA NEGERI ANTAH BERANTAH

Oleh: Ryan Alviana 

Aceng bertanya kepada bapaknya tentang arti demokrasi. Bapaknya kemudian menjawab bahwa demokrasi itu bisa diibaratkan dalam rumah tangga. Bapak bertindak sebagai kaum kapitalis yang mencari nafkah, ibu sebagai pemerintah yang mengelola hasil, Aceng sebagai rakyat, adiknya sebagai masa depan yang perlu diperhatikan dan pembantu sebagai pekerja.
Suatu ketika Aceng pulang ke rumah dan mendapati adiknya sedang buang air besar di lantai. Dilihatnya ibunya sedang tidur lelap. Aceng kemudian ke kamar pembantunya untuk minta tolong. Tetapi ternyata ia mendapati bapaknya sedang meniduri pembantunya itu.
Aceng kemudian menyimpulkan;
Sekarang saya tahu arti demokrasi yaitu kaum kapitalis “menekan” para pekerja, pemerintah tertidur lelap, rakyat tidak berani membangunkan, hanya bisa melihat masa depan yang penuh dengan kekotoran.
*Sebuah anekdot tentang arti demokrasi.

Demokrasi Kapitalis dan Feodalis
Deretan angka-angka statistik yang dihadirkan pemerintah untuk menguatkan pernyataan tentang kemajuan ekonomi tidak dirasakan oleh rakyat. Berapa persenpun kemajuan ekonomi dalam bentuk yang kontras di lapangan, di pasar-pasar dan di dapur-dapur rakyat dirasakan sebagai isapan jempol belaka. Harga bahan makanan melonjak, lahan pekerjaan sempit dan penghasilan rakyat rendah. Dengan demikan, jauh panggang dari api, hak rakyat mendapatkan kesejahteraan kehidupan sebagai konsekuensi moral dari kehidupan bernegara tidak tercapai. Hal ini terjadi terutama disebabkan tumbuh suburnya praktek-praktek kapitalis dan feodalis di negeri ini.
Indikator utama dari praktek kapitalis yang tumbuh subur di negeri ini adalah bermunculannya korporat besar milik asing dan juga pribumi yang mengupah para pekerja dengan upah rendah. Serta hadirnya korporat yang mematikutukan ekonomi kerakyatan. Alhasil, kesenjangan sosial di masyarakat semakin kentara. Yang kaya yakni pemilik modal semakin kaya, dan yang miskin yakni rakyat semakin miskin. Contoh, berdirinya mall-mall besar, super market maupun minimarket di dekat pusat-pusat ekonomi kerakyatan (baca: pasar). Serta hegemoni ekonomi korporat besar milik pribumi maupun asing; Amerika, Eropa dan Cina di negeri ini di berbagai sektor seperti pertanian, industri, pertambangan, perkebunan hingga sektor kesehatan dan pendidikan yang mendapatkan keleluasaan dari pemilik kekuasaan (pemerintah).
Kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tidak pro rakyat, tetapi sesuai dengan pesanan dan kepentingan korporat. Jelas di depan mata kita bagaimana dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan izin kepada korporat untuk mendirikan market-market besar serta izin mengeksplorasi lahan pertambangan dan lahan hutan. Disinilah praktek-praktek suap mengakar kuat dari pemerintah pusat hingga ke sendi-sendi pemerintah daerah. Dapat disimpulkan salahsatu akibat praktek kapitalis ini juga tumbuh suburnya suap menyuap.
Praktek feodalis dapat kita cermati dari kasus-kasus sengketa agraria antara rakyat dan korporat. Masalah utamanya yakni penyerobotan lahan milik rakyat atau milik adat oleh korporat yang dalam beberapa kasus pemerintah memberikan perizinan. Bukankah, praktek seperti ini mirip dengan praktek feodal di zaman kolonial. Dimana tanah-tanah rakyat dipakasa diambil dan ditanami tanaman yang dikehendaki oleh korporat?!
Kasus pembubaran aksi secara paksa oleh aparat kepolisian di Bima yang menewaskan tiga orang demonstran dan kasus kerusuhan di Mesuji yang juga menewaskan beberapa orang berawal dari akar permasalahan yang sama yakni; izin pengelolaan lahan dari pemerintah untuk pertambangan dan perkebunan.
Polisi yang seharusnya mengayomi rakyat malah menjadi alat korporat. Polisi dalam hal ini sebagai robot penjaga korporat yang dikontrol untuk kepentingan korporat tersebut. Tak jarang pendekatan agresif seperti penyerangan dan bahkan pembunuhan dilakukan untuk melindungi korporat dari para demonstran.
Ironis memang, pemerintah yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat malah menjadi makelar. Padahal pemerintah mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat melalui proses demokrasi. Jargon demokrasi dari rakyat untuk rakyat di negeri ini berubah menjadi dari pejabat untuk korporat.
Peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menghancurkan praktek kapitalis dan feodalis di negri ini. Mahasiswa harus berani mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terutama yang berkenaan dengan korporat. Mengkritisi izin praktek usaha yang dilakukan korporat. Membela kaum buruh dalam memperjuangkan upah yang layak. Membantu rakyat mempertahankan dan merebut kembali tanah yang diserobot oleh korporat.
Bila perlu mahasiswa harus melakukan dan mengkampanyekan pemboikotan terhadap produk-produk kapitalis dan feodalis. Tidak berbelanja di market-market, tidak membeli produk-produk dari korporat besar milik pribumi maupun asing. Mengkampanyekan untuk kembali ke pasar-pasar rakyat dan menuntut kepada pemerintah untuk melakukan revitalisasi pasar, pertanian, perkebunan dan industri milik rakyat.
Mahasiswa harus melakukan revolusi intelektual, yakni memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat tulisan-tulisan di media massa dan menyiapkan think tank dan gerakan dari grass root. Menjadi yang terdepan dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan suatu saat nanti, siap merebut kekuasaan dan memimpin negeri antah berantah ini menuju negeri madani tanpa praktek kapitalis dan feodalis. Wallahu A’lam. 

STOP KEKERASAN APARAT TERHADAP RAKYAT!

Pernyataan Sikap Hima Persis terhadap Penganiayaan Ikbal

1. Mengutuk tindakan represif dan penganiayaan yang dilakukan oleh Paspampres dalam menangani insiden tersebut dan menuntut aparat penegak hukum untuk menangani masalah tersebut.
2. Menuntut kepada Komandan Paspampres untuk meminta maaf kepada Organisasi hima Persis dan saudara Ikbal Sabarudin yang telah melakukan penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Apabila dalam 2x24 jam tuntutan tersebut tidak direspon, maka kami akan menempuh jalur hukum.
3. Menuntut Pemerintahan SBY-Boediono untuk serius menangani problem bangsa (pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, disintegrasi bangsa dll).
4. Menuntut SBY-Boediono dengan legowo untuk mundur dari jabatannya apabila sudah tidak mampu memimpin bangsa ini.

HARI SUMPAH SERAPAH INDONESIA

Stadion Siliwangi, 28 Oktober 2011 saat peringatan hari Sumpah Pemuda ke 83 yang dihadiri Wapres Boedioneo, Menpora Andi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta Pangdam III Siliwangi, Muhammad Munir dan Kapolda Jabar Irjen Putut Eko Bayuseno, dikejutkan oleh aksi seorang mahasiswa yang berlari dari tribun undangangan menuju lapangan serta membentangkan poster karton bertuliskan “Sumpah Serapah 28 Oktober 2011, Mengutuk korupsi para pejabat yang tak amanah, mengutuk presiden dan wapres yang tidak mensejahterakan rakyat”. 

Mahasiswa yang aktif sebagai ketua Hima Persis Jabar itu pun dikejar-kejar oleh tiga orang sampai tujuh orang paspampres. Dengan beringas dan kasarnya –seperti anjing kelaparan- pasukan paspampres itu melumat Kang Iqbal dengan tendangan dan pukulan. Seolah Kang Iqbal adalah teroris yang membawa bom. 

Apa yang dilakukan Kang Iqbal tergolong nekat. Tetapi bukan tanpa tujuan, yang dilakukan mahasiswa S1 Tafsir Hadits Uin ini adalah untuk “memberikat peringatan” kepada para pejabat di lingkaran kekuasaan yang korup serta tidak mensejahterakan rakyat. Semata-mata memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. 

Dengan senyum sinis -licik- wapres seperti mengamini tindakan paspampres yang mengeroyok seorang rakyat biasa yang menuntut hak-hak rakyat banyak. Seperti tidak peduli, atau “emang gue pikirin” kemudian kang iqbal diseret menuju ke luar stadion. Seolah perbuatannya menyampaikan aspirasi adalah sebuah tindakan ilegal yang patut ditindak tegas bahkan kasar. 

Seperti yang disampaikan Kang Iqbal di wawancara eksklusif tvone, ia mengatakan bahwa tindakannya didasari oleh kekesalan yang terakumulasi melihat kondisi bangsa yang carut marut. Hati rakyat mana yang tak sakit, melihat alam kekayaan Indonesia dikeruk, namun perut mereka kelaparan. Siapa yang menikmati? Gayus Tambunan, Partai Politik atau Kroni Presiden?!

Setelah ditahan semalam di Mapolrestabes Bandung, akhirnya pada hari Sabtu 29 Oktober 2011, Kang Ikbal dibebaskan. Diiringi cacian dan fitnah seperti: “Iqbal sakit jiwa atau Kang Iqbal mencoreng nama baik Bandung”

Peristiwa ini mewarnai Hari Sumpah Pemuda, setidaknya jauh diatas semua itu, Kang Ikbal memberikan spirit bagi kaum marjinal Indonesia, yang bosan melihat para penguasa hanya memperingati hari Sumpah Pemuda sebagai sebuah seremonial belaka! Kang Iqbal dan Hima Persis serta semua elemen rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan janganlah berhenti bersuara!

Ryan Alviana

Ketua PD Hima Persis Garut

KAJIAN PERGOLAKAN PEMIKIRAN NATSIR-COKROAMINOTO

Ahad, 25 September 2011, bertempat di kantor bersama PD Persis Garut, Pimpinan Region Garut Ikatan Pelajar Persis & Okatan Pelajar Persis Putri menjamu SEPMI (Serikat Pelajar dan Mahasiswa Indonesia) dalam gelaran kajian bulanan. Kajian bulanan yang keempat kali ini sengaja mengangkat tema "Pergolakan Pemikiran Natsir-Cokroaminoto". Yang bertindak sebagai presentator yakni ketua IPP Region Garut Fajar Gumelar dan ketua Sepmi Garut yakni Alam Permana. Kajian ini dihadiri lebih dari empat puluh kader dari kedua organisasi pelajar tersebut.

Presentator pertama, yakni Alam Permana mengemukakan bahwa Cokroaminoto, sebagai sosok pemikir dan pembaharu. Pemikiran terejawantahkan dalam organisasi Syarikat Islam yang dibinanya. Cokro, menurut Alam, adalah sosok pembaharu yang berani mendobrak adat-istiadat dan budaya masyarakat Indonesia yang negatif, namun tidak lupa melestarikan adat-istiadat dan budaya lokal yang positif.

Presentator kedua, yakni Fajar Gumelar mengemukakan, bahwa Natsir adalah sosok mubaligh, politikus dan negarawan yang handal. Beliau adalah prototipe bagi umat Islam Indonesia yang sebenarnya. Sosoknya yang sederhana, namun berkarisma telah berhasil membangun dakwah Islam. Jasa-jasanya kepada umat islam indonesia tidak diragukan lagi. Pun untuk negara Indonesia. Natsir berdiri tegak menjadi sosok pemberani, menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat mosi integralnya.

Pada akhirnya, kajian ditutup dengan sebuah renungan. Bahwa Natsir dan Cokro adalah sosok ideal bagi pelajar muslim. Pertanyaanya kemudian, bagaimana kita menempatkan mereka? sebagai panutan, bagian sejarah yang dikenang atau spirit dan inspirasi?

KABUPATEN: Kajian Bulanan Anak Pesantren (Great Project)

Selasa 20 September 2011, anggota Ikatan Pelajar Persis dan Ikatan Pelajar Persis Putri Pimpinan Region Garut melaksanakan agenda kajian bulanan. Kajian bulanan ini bertajuk KABUPATEN atau Kajian Bulanan Anak Pesantren. Dalam kajian bulan keempat ini dihadiri anggota IPPdan IPPi dari berbagai Pesantren, diantaranya: Pesantren Persis nomor 19, 76, 97, 98 dan lain-lain.Dalam kesempatan ini, ketua PD Hima Persis Garut, Alfin, berkenan memberikan sambutan -yang pertama kali- setelah terpilihnya menjadi ketua PD Hima Persis Garut.

Dalam sambutannya, Alfin menegaskan peran pelajar sebagai "misionaris" Quran Sunnah di bilik-bilik sekolah. Bahwa IPP dan IPPi region Garut harus selalu menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan intelektualitas kader. IPP dan IPPi region Garut diharapkan menjadi garda depan dalam memperjuangkan pendidikan moral di daerah Garut.

Dalam kegiatan itu pula, dilaunching sebuah program bertajuk "GEMA  QURAN (Gerakan Menghafal Quran) Satu Hari Satu Ayat". Seluruh kader IPP dan IPPi diwajibkan menghafal Quran satu ayat perhari, lima kosakata bahasa Arab dan lima kosakata bahasa Inggris. Program ini sebagai usaha nyata dari IPP dan IPPi region Garut dalam mengusahakan terwujudnya pelajar yang Qurani secara dzahir maupun bathin.
Wallahu A'lam....

وما يذكر إلا اولو الالباب 

Contact person: 085222425729 e-mail: himapersisgarut@gmail.com

Blog: www.himapersisgarut.blogspot.com

No. Rek. 0025-01-005124-53-4 BRI cabang Garut an. Dedi Iskandar